SURAT MENTERI PANRB TENTANG PENUNDAAN PENAMBAHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2015

Untuk unduh selengkapnya silahkan klik di sini

Progres E-Formasi pada Instansi Pusat Klik di sini
Progres E-Formasi pada Instansi Daerah Klik di sini

20150701_S-PPK_K_L_Pemda_Moratorium_Page_1

20150701_S-PPK_K_L_Pemda_Moratorium_Page_2

*

Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/120-info-terkini/3508-surat-menteri-panrb-tentang-penundaan-penambahan-pegawai-asn-tahun-2015

Jurusan Bahasa Indonesia Akan Dibuka di Universitas Suez Canal Ismailia Mesir

18673_0Jakarta, Kemendikbud — Popularitas Bahasa Indonesia di dunia Internasional semakin berkembang pesat. Salah satu negara yang mengembangkan bahasa Indonesia adalah Mesir. Hal tersebut terlihat dari penyelenggaraan kursus bahasa Indonesia yang saat ini sudah menarik minat warga Negara Mesir sekitar 2.100 orang. Berita baik disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Mesir, melalui Atase Pendidikan, bahwa Jurusan Bahasa Indonesia akan segera dibuka di Universitas  Suez Canal Ismailia, Mesir.

Universitas Suez Canal Ismailia, Mesir, akan membuka Fakultas baru yaitu Fakultas Alsun (Fakultas Bahasa dan Terjemahan), pada tahun akademik 2015/2016. Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu dari 16 jurusan bahasa asing yang akan didirikan dalam fakultas tersebut. Dalam surat yang dikirimkan oleh KBRI di Mesir, Nomor B-00326/CAIRO/150623, tanggal 21 juni 2015, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa pada pembukaan fakultas baru tersebut diharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam mendirikan jurusan Bahasa Indonesia.

“Ini menjadi kesempatan dan waktu yang tepat untuk mengusulkan pendirian jurusan Bahasa Indonesia, mengingat prosesnya akan dilakukan dalam satu paket bersama pendirian Falkutas Alsun,” demikian disampaikan Direktur Pusat Bahasa dan Terjemahan Universitas Suez Canal Ismailia, Abdel Rahim Kurdi dalam penjelasan yang dituliskan oleh Atase Pendidikan KBRI di Kairo, Mesir Fahmy Lukman.

Dalam mempersiapkan jurusan Bahasa Indonesia, syarat utama yang harus dipersiapkan adalah mengirimkan minimal empat dosen tetap Bahasa Indonesia untuk menjadi pengajar inti sampai berhasil meluluskan satu angkatan strata satu (S1). Selanjutnya mempersiapkan kurikulum lengkap dari semester pertama sampai dengan semester akhir, dan menyediakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium bahasa untuk para mahasiswa.

Untuk mempersiapkan syarat utama tersebut, KBRI di Kairo akan bekerja sama dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Padjajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. “Kami berharap adanya kontribusi dari institusi tersebut dalam mempersiapkan tenaga pendidik, perpustakaan dan sarana laboratorium demi terwujudnya berdirinya jurusan Bahasa Indonesia di Universitas dimaksud,” disampaikan Fahmy Lukman selaku pemberi berita. (Seno Hartono)

*

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/4342

Daya Serap Anggaran Kemendikbud Capai 33,92 Persen

anggaran1Jakarta, Kemendikbud — Realisasi anggaran atau daya serap anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk APBN 2015 saat ini sudah mencapai 33,92 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional untuk daya serap anggaran kementerian/lembaga yang hanya 30,74 persen. Kemendikbud pun berhasil menduduki peringkat ke-empat untuk daya serap anggaran, dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar.
Hingga saat ini, Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp46,8 triliun telah memakai anggaran sebesar Rp15,8 triliun. Selain menduduki peringkat ke-empat dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, Kemendikbud juga menduduki urutan ke-11 dalam daya serap anggaran dari total 88 kementerian/lembaga.
Dari Rp15,8 triliun anggaran yang telah dipakai Kemendikbud hingga pertengahan tahun ini, sebagian besar terserap untuk Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah (sekarang telah bergabung menjadi Ditjen Dikdasmen). Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) memiliki daya serap sebesar 46,11 persen, sedangkan Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) 37,59 persen, dari total daya serap anggaran Kemendikbud. Untuk besaran anggaran, kedua ditjen ini memang mendapatkan alokasi anggaran yang besar dibandingkan unit eselon I lain di lingkungan Kemendikbud.
Anggaran besar yang diterima Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen bukan tanpa alasan. Beberapa program pendidikan yang menjadi prioritas Kemendikbud berada di bawah wewenang kedua ditjen tersebut. Program prioritas tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dirangkum dalam 100 Janji Jokowi-JK. 100 Janji Jokowi-JK tersebut dikelompokkan dalam sembilan bidang, yaitu: Energi, Infrastruktur dan Transportasi, Pertanian, Pendidikan, Politik dan Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kesehatan, Ekonomi, Buruh dan Kesejahteraan, serta Kelautan dan Kehutanan.
Untuk bidang pendidikan, janji nomor 51 adalah membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan di sekolah negeri dan swasta dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Janji ini direalisasikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola Kemendikbud di bawah Ditjen Dikdasmen. Kemendikbud telah mencetak 3.546.855 KIP dari total target 4.863.602 KIP untuk peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK.
Kemudian janji nomor 59 adalah mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah yang tingkat layanan pendidikannya rendah atau buruk. Melalui Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, janji ini berusaha direalisasikan dengan Program Rehabilitasi Sekolah, Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB), dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Kemendikbud juga telah menerima daftar sekolah penerima bantuan yang telah diverifikasi dari pemerintah daerah.
Sedangkan untuk janji presiden lainnya di bidang pendidikan antara lain memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, yang berada di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, dan jaminan hidup yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil (tunjangan khusus), yang menjadi program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. (Desliana Maulipaksi)

*

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/4345

Surat Edaran Penggunaan Dapodik dalam Pendataan GTK (Penutupan Portal Padamu Negeri)

GTK

*

Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/node/4341

 

Soal dan Lembar Jawaban Tingkat MI Provinsi Jatim Tahun 2015

Soal dan Lembar Jawaban Tingkat MI Provinsi Jatim Tahun 2015

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-MATEMATIKA-MI

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-SAINS-MI

SOAL PROPINSI-MATEMATIKA-MI-fin

SOAL PROPINSI-SAINS-MI-fin

KUNCI JWBN PROPINSI-MATEMATIKA-MI-fin

KUNCI JWBN PROPINSI-SAINS-MI-fin

*

Sumber : https://madrasahjatim.wordpress.com/

Soal dan Lembar Jawaban Tingkat MTs Provinsi Jatim Tahun 2015

Soal dan Lembar Jawaban Tingkat MTs Provinsi Jatim Tahun 2015 :

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-BIOLOGI-MTS

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-FISIKA-MTS

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-MATEMATIKA-MTS

SOAL PROPINSI-BIOLOGI-MTS-fin

SOAL PROPINSI-FISIKA-MTS-fin

SOAL PROPINSI-MATEMATIKA-MTS-fin

KUNCI JWBN PROPINSI-BIOLOGI-MTS-fin

KUNCI JWBN PROPINSI-FISIKA-MTS-fin

KUNCI JWBN PROPINSI-MATEMATIKA-MTS-fin

*

Sumber : https://madrasahjatim.wordpress.com/

Soal KSM Tingkat MA Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Dengan ini kami posting soal KSM Tingkat  MA Provinsi Jatim Tahun 2015.

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-EKONOMI-MA

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-FISIKA-MA

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-GEOGRAFI-MA

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-KIMIA-MA

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-MA-BIOLOGI

LEMBAR JAWABAN PROPINSI-MATEMATIKA-MA Baca Selengkapnya

*

Sumber : https://madrasahjatim.wordpress.com/

Seleksi Calon Penerima Anugerah Konstitusi Tahun 2015 Tk. Jawa Timur

Dalam rangka menumbuhkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi R.I bekerja sama dengan Kementerian Agama R.I dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I akan menyelenggarakan kegiatan Anugerah Konstitusi Tahun 2015 dan Pendidikan Pelatihan Hal Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami informasikan kepada Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Timur  hal-hal sebagai berikut:

  1. Seleksi ditingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menetapkan 2(dua) orang Guru Pendidikan Kewarganegaraan terbaik sebagai nominator dengan paduan jenjang [1 orang guru MI dan 1 orang guru MTs] atau [1 orang guru MTs dan 1 orang guru MA] atau [1 orang guru MI dan 1 orang guru MA];
  2. Peserta seleksi penghargaan “Anugerah Konstitusi” adalah Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
  • Memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional;
  • Mampu menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan pendidikan kesadaran ber-Pancasila dan berkonstitusi bagi peserta didik dan/atau masyarakat;
  • Menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
  • Secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang kesadaran berkonstitusi.
  • Persyaratan administratif yang harus dipenuhi yaitu:
  • Mempunyai kualifikasi akademik S1/D-IV;
  • Guru PKn atau Guru Kelas MI yang berstatus PNS atau Bukan PNS (GTY);
  • Mempunyai masa kerja sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan dan/atau guru kelas untuk MI secara terus menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dibuktikan dengan SK CPNS atau SK/Surat Penugasan bagi guru Bukan PNS;
  • Aktif melaksanakan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dibuktikan dengan surat penugasan dari Kepala Madrasah;
  • Belum pernah menerima penghargaan Anugeras Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi;
  • Tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai Kepala Madrasah atau sedang transisi alih tugas ke unit kerja lainnya;
  • Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin (surat keterangan dari Kepala Madrasah) dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
  • Dokumen Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai nominator masing-masing Kabupaten/Kota dikirim secara kolektif melalui Seksi Pendidikan Madrasah Kab/Kota ke Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur paling lambat tanggal 10 Juli 2015 yang akan dinilai oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;
  • Pelaksanaan Anugerah Konstitusi Tingkat Provinsi Jawa Timur akan dilaksanakan tanggal 22 – 24 Juli 2015 dengan tempat akan diinformasikan  lebih lanjut.
  • Petunjuk Teknis dapat didownload disini.

**

Sumber : https://madrasahjatim.wordpress.com/

Revisi Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah dan SKHUAMBN tapel 2014/2015

Berikut ini untuk mendownload Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah dan SKHUAMBN tapel 2014/2015, silakan klik disini

untuk mendownload paparan dari kanwil, silakan download dibawah ini:

1. MI Mts ijazah juknis

2. MA ijazah juknis – Revisi

Fitur Keaktifan Kepala Sekolah dan fitur Ajuan PTK Kolektif (Surat S25 a/b) akan dirilis

Kepada Pengguna Yth,
Sehubungan dengan jadwal pemutakhiran sistem.
Kami informasikan bahwa Layanan SIAP PADAMU NEGERI untuk sementara tidak dapat diakses pada:
Hari: Sabtu
Tanggal: 14 Maret 2015
Mulai Pukul 00:00 WIB
Dijadwalkan untuk diaktifkan lagi pada Minggu, 15 Maret 2015 Pukul 23.59 WIB
Pada Senin, 16 Maret 2015 akan dirilis fitur Keaktifan Kepala Sekolah dan fitur Ajuan PTK Kolektif (Surat S25 a/b). Demikian pengumuman dari kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Admin Pusat
BPSDMPK-PMP KEMDIKBUD

*

Sumber : http://padamu.siap.web.id/

 

Sudah Ada BOS, Madrasah Negeri Dilarang Pungut Biaya Pendaftaran

IMG_3835

Jakarta (Pinmas) —- Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan melarang madrasah negeri untuk memungut biaya pendaftaran bagi siswa baru.

Larangan itu diberikan karena biaya pendaftaran sudah ada dalam komponen BOS sebagaimana diatur dalam Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Di PPDB kita, pada saat madrasah melaksanakan pendaftaran siswa baru dilarang menarik dana dalam bentuk apapun karena di BOS ada komponen pembiayaan untuk itu,” tegas M. Nur Kholis Setiawan saat dimintai tanggapannya tentang madrasah negeri yang memungut biaya formulir pendaftaran bagi calm peserta didik baru.

Musim pendaftaran masuk madrasah negeri memang dimulai. Tapi di beberapa  tempat, proses sosialisasi sudah dilakukan oleh beberapa madrasah ke lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi sasarannya. Sehubungan itu, ada keluhan masyarakat terkait adanya biaya formulir pendaftaran masuk madrasah negeri.

Padahal Pasal 29 PPDB yang mengatur soal biaya dengan tegas menyebutkan bahwa biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat MI, MTs, dan MA Negeri dari Dana BOS dan BOP (ayat 1). Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi RA, MI, Mts dan MA Swasta diperoleh dari Sumbangan Calon Peserta Didik Baru yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat antara Kepala Madrasah dan seluruh anggota pengurus komite madrasah yang diketahui Kepala Kankemenag up. Kasi Mapenda Kota/Kabupaten dengan tidak memberatkan orang tua Peserta Didik (ayat 2).

Lebih dari itu,  ditegaskan juga bahwa Kepala MI, MTs dan MA Negeri wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh peserta didik dan dilarang memungut biaya dana dari orang tua/wali siswa (ayat 4)

“Madrasah semestinya mentaati prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Complience atau ketaatan terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan terkait dengan PPDB akan membantu madrasah mendapatkan citra yang tetap baik di tengah persepsi baik masyarakat terhadap madrasah saat ini,” terang pria yang juga guru besar UIN Sunan Kalijaga ini.

“Madrasah dilarang memungut biaya pendaftaran  karena itu saudah ada di komponen BOS,” tandasnya.

Ditanya tentang sanksi apa yang akan diberikan kepada madrasah negeri yang masih memungut biaya pendaftaran, M. Nur Kholis mengatakan bahwa masalah sanksi menjadi ranah Inspektorat Jenderal Kemenag. (mkd/mkd)

*

Sumber : http://madrasah.kemenag.go.id/berita/?p=867

Tentang Kurikulum, Guru Madrasah Agar Pedomani KMA 207 dan SE Dirjen Pendis

IMG_3890

Jakarta (Pinmas) —- Semester dua tahun ajaran 2014/2015 sudah dimulai sejak awal tahun lalu. Keputusan Menteri Agama No 207 tentang Kurikulum Madrasah yang terbit pada akhir tahun 2014, mengatur bahwa mulai semester genap ini,  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13) diberlakukan secara nasional pada MI, MTs, dan MA.

Untuk memudahkan guru madrasah,  Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) juga menerbitkan Surat Edaran tentang penjalasan atas KMA itu. Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan meminta guru madrasah untuk memedomani KMA dan SE Dirjen tersebut.

“Ikuti diktum KMA 207/2014 dan SE Dirjen Pendis nomor SE/DJ.I/PP.00.6./1/2015 tentang penjelasan KMA 207/2014,” demikian penegasan M. Nur Kholis saat dimintai tanggapan terkait adanya sebagian guru madrasah yang merasa bingung dalam menentukan kurikulum, Selasa (20/01).

Menurutnya, diktum-diktum  dalam KMA 207 sudah sangat jelas, mengatur bahwa madrasah kembali menggunakan  KTSP untuk mata pelajaran umum sebagaimana yang menjadi kebijakan umum Kemendikbud.  Sementara  K-13, tetap digunakan untuk mata pelajaran rumpun PAI dan Bahasa Arab.

“Untuk mengevaluasi dan sambil menyiapkan lebih matang K-13, madrasah-madrasah yang bagus ditetapkan sebagai madrasah pembina K-13. Ini pun sejalan dengan kebijakan dikbud yang melanjutkan K 13 di 6221 sekolah,” jelas guru besar UIN Sunan Kalijaga ini.

M. Nur Kholis menambahkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang K-13 juga beragam.  DI Yogyakarta misalnya yang memilih untuk melanjutkan K 13. Sehubungan itu, KMA 207 juga mengatur bahwa madrasah diperkenankan melanjutkan K 13 sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsinya.

Penilaian Hasil Belajar

Terkait  penilaian hasil belajar, M. Nur Kholis menjelaskan bahwa dalam SE Dirjen Pendis sudah diatur untuk tetap mengikuti standar penilaian KTSP 2006, termasuk untuk mapel Bahasa Arab dan rumpun Pendidikan Agama Islam. Maksudnya, penilaian hasil belajar mapel PAI dan Bahasa Arab K-13 dapat menggunakan penilaian berbasis kelas dan dapat dikonversi ke skala 1-10 secara kuantitas. “Ini berbeda dengan standard penilaian K-13 yang sebenarnya menggunakan skala kualitas atau menggunakan huruf,” tegasnya.

Ditambahkan M. Nur Kholis bahwa buku mapel Bahasa Arab dan rumpun Pendidikan Agama Islam disusun untuk dua semester, tidak seperti buku mapel umum yang dibuat persemester.  “Sehingga untuk semester genap tahun pelajaran 2014/2015, buku siswa dan guru PAI dan Bahasa Arab tinggal melanjutkan,” tambahnya.

Info tentang KMA 207/2014, sila lihat: http://madrasah.kemenag.go.id/files/kurikulum/KMA_No_207_tahun_2014_ttg_Kurma.pdf

Info tentang SE Dirjen Pendis, sila lihat: http://madrasah.kemenag.go.id/files/kurikulum/SE_KURMA.PDF

(mkd/mkd)

*

Sumber : http://madrasah.kemenag.go.id/berita/?p=882

 

UPDATING DATA PTK TAHUN 2015

*

*

Sumber :  http://madrasah.kemenag.go.id/

*

*

Surat Edaran Ditjen Pendis tentang Batas waktu pemenuhan kualifikasi akademik S1/DIV, Rasio peserta didik terhadap guru madrasah dan Penilaian prestasi kerja bagi guru PNS

*

*

Sumber : http://pendis.kemenag.go.id/

*

*

Aplikasi Desktop Pendataan EMIS Semester Genap TP 2014-2015

*

*

Sumber : http://pendis.kemenag.go.id/

*

*

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.